KEBIJAKAN PADA MASA AWAL PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

    Awal Kedatangan
Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia, Jepang dielu-elukan sebagai “Saudara Tua” yang dipandang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda
Pendudukan Jepang di Indonesia pertama kali adalah di Kota Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, selanjutnya Jepang meluaskan kekuasaannya hingga ke Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Tentara Belanda yang pada saat itu masih berkuasa di Indonesia melakukan kesalahan dalam menghadapi serangan tentara Jepang, dan akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang.
    Pembagian 3 Wilayah Indonesia Oleh Jepang
Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah dipimpin oleh militer dalam menjalankan kebijakannya. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah kekuasaan militer, yaitu :
a.    Wilayah I    : Meliputi, Pulau Jawa dan Madura (dengan pusat komando
  pertahanan di Batavia dipimpin oleh tentara ke-16 AD)
b.    Wilayah II    : Meliputi Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya (dengan pusat
  komando pertahanan di Bukit Tinggi dipimpin oleh tentara ke-25 AD)
c.    Wilayah III    : Meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa
 Tenggara dengan pusat komando pertahanan di makasar dipimpin
 oleh Armada Selatan ke-2 Al di Makassar.

•     Bidang Politik

Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:
a. mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,
b. melarang penggunaan bahasa Belanda,
c. mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan
d. mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

•     Bidang Ekonomi

Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang.
Misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Oleh karena itu Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

•     Bidang Pemerintahan

Diperbolehkannya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi selain bahasa Jepang, memperdengarkan lagu Indonesia Raya disamping lagu Kimigayo, dan dikibarkannya bendera merah putih disamping bendera Hinomaru.

•        Bidang Pendidikan :

Jepang menghilangkan diskriminasi dari Belanda, artinya siapapun boleh mengenyam pendidikan. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal. Yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun.

•     Bidang Militer :

Jepang mendirikan berbagai organisasi dan partai politik diantaranya: Gerakan 3A, MIAI, Putera, dan sebagainya.

•     Bidang Agama :

Jepang menerapkan budaya seikerei, yaitu menundukkan kepala ke arah matahari terbit sebagai tanda hormat kepada kekaisaran Jepang. Jepang juga menyebarkan ajaran Shintoisme.

•     Bidang Sosial Budaya: 

Penyerahan hasil panen berupa padi dari rakyat secara paksa yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat.

KELOMPOK 1
Nama Anggota    :
1.    Elisa Devi        (08)
2.    Hasna Salsabila K    (13)
3.    Irzat Roni Wijaya    (16)
4.    Laily Alya Qosrina    (17)
5.    Rendy Novyanto W    (26)
6.    Siska Andriyani    (30)

Read More

Kebijakan Jepang Akhir Pendudukan

             Pada masa-masa akhir pendudukan Jepang, pemerintah militer memberikan sejumlah janji untuk kemerdekaan Indonesia. P.M Koiso mengemukakan janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari pada 7 September 1945, Jepang menambah partisipasi rakyat Indonesia yang duduk di bidang pemerintahan. Jumlah orang Indonesia yang menjadi sanyo ( penasihat ) pemerintah Jepang bertambah banyak. Di Jakarta dibentuk Dewan Penasihat Pusat ( Chuo Sangi In ) dan dewan-dewan daerah ( Shu Sangi-kal ). Tetapi, peran tokoh Indonesia hanya sebatas penasihat saja. Penambahan personel pemerintaha pribumi tersebut hanya berlaku di Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan politik. Di Sumatra yang berada di bawah pimpinan Angkatan Laut, langkah-langkah politik tersebut tidak dilakukan. Angkatan Laut hanya memperbolehkan hubungan konsultasi dalam pemerintahan kota praja.

Pada bulan Februari 1944, pasukan Amerika berhasil mengalahkan Jepang di Kepulauan Marshall. Pada tahun yang sama pula, yaitu di bulan Juli karena kekalahan di beberapa wilayah, terutama hilangnya pangkalan lautnya di Kepulauan Mariana mengakibatkan krisis dalam pemerintahan Jepang. Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki, pada tahun 1944-1945. Perubahan kepemimpinan tertinggi Jepang pada akhir pendudukannya membawa kecenderungan semakin gencarnya janji-janji yang dilontarkan oleh Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.

Pada tanggal 7 September 1945 Perdana Menteri Koiso Kuniaki melontarkan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Dengan strategi tersebut, pemerintah Jepang berharap bangsa Indonesia akan membalas janji tersebut dengan dukungan penuh untuk kemenangan Perang Asia Timur Raya yang dihadapi oleh Jepang. Pemerintah Jepang memberikan kesempatan pengibaran bendera Indonesia di kantor Jawa Hokokai. Pada bulan Maret 1945 pemerintah militer yang berada di Sumatra, mendirikan Badan Penasihat Pusat seperti yang didirikan di Jawa yang diberi nama Chuo Sangi In. Lembaga yang bersifat konsultatif bagi rakyat Sumatra tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan hanya melakukan sidang satu kali sebelum berakhirnya perang.

Selama kurun waktu 1944-1945 kebijakan Jepang lebih ditekankan untuk meraih simpati rakyat seperti dengan menambah orang-orang Indonesia yang terlibat dalam bidang pemerintahan. Salah satunya dengan mengangkat wakil residen dari orang Indonesia. Para penasihat ( sanyo ) dihimpun dalam sebuah majelis tinggi ( Dewan Sanyo, Dewan Penasihat ) dan Dewan Penasihat Pusat yang mempunyai wewenang konsultatif lebih luas. Kemudian, Jepang juga membentuk BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada Maret 1945. Pembentukan BPUPKI di latar belakangi sebagai langkah Jepang untuk mengembalikan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia ketika posisi Jepang berada diambang kekalahan. Langkah tersebut digunakan untuk memenuhi janji terhadap rakyat Indonesia tentang kemerdekaan. Tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai aliran di libatkan dalam kepengurusuan BPUPKI. Mereka antara lain : Radjiman Widyodiningrat, Ir.Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Muhammad Yamin.

Saat wilayah Jepang tengah mengalami bencana akibat dijatuhkannya bom di kota Nagasaki dan Hiroshima, pemerintah Jepang memusatkan konsentrasinya untuk mempertahankan wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia dari ancaman lawannya khususnya Belanda. Pada akhir bulan Juli 1945, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang mengadakan pertemuan untuk merencanakan pengalihan perekonomian ke tangan bangsa Indonesia. Jawa akan diberi kemerdekaan pada awal bulan September, sementara daerah lainnya menyusul. Langkah terakhir pendudukan Jepang di Indonesia yaitu dengan membentuk PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketika Jepang benar-benar takluk pada Sekutu, pihak panglima tertinggi Jepang, Jenderal Terauchi Hisaichi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh wilayah Indonesia dan menunjuk Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketua dalam kepanitiaan tersebut.

KELOMPOK 2

ANGGUN WAHYU A                     ( 04 )

ANNISA NUR HAPSARI                ( 05 )

CHOIRUL UMAM                            ( 06 )

QORIK AISYIATUN LUTFIAH     ( 23 )

RIAN AJI KURNIA                          ( 27 )

WIDA NURANI AFIFAH                ( 33 )

XI MIPA 1

Read More

Organisasi yang dibentuk Jepang di Indonesia

Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)

Tawaran kerja sama yang ditawarkan pemerintahan Jepang pada masa itu, disambut hangat oleh para pemimpin bangsa. Sebab menurut perkiraan mereka, suatu kerja sama di dalam situasi perang adalah cara terbaik. Pada masa ini, muncul empat tokoh nasionalis yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai, mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hattta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Empat tokoh nasionalis ini lalu membentuk sebuah gerakan baru yang dinamakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera).Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. Gerakan ini ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, pemimpin bangsa ini mendapat kemudahan untuk menggunakan fasilitas Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dengan cara ini, para pemimpin bangsa dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Sebab, pada masa ini radio umum sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang.

Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A yang memiliki tiga arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tua nya ini dapat mencium aroma kemerdekaan.
Pada awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda-propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak kepentingan bangsa Indonesia.
Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa (bersikap kooperatif). Cara ini digunakan agar para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa.
Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia.
Dengan kerja sama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, di antaranya Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain.

Seinendan 

Seinendan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya.

Fujunkai

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang. 

MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia)

Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan, begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.
Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo, K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.

Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Selang beberapa waktu, ternyata pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa, gerakan Putera lebih banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat, baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan hokosisyin (semangat kebaktian). Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu di antaranya: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti.
Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Berarti, organisasi ini diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Organisasi ini mempunyai berbagai macam hokokai profesi, di antaranya Izi hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Para Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Syidosyo (Pusat Budaya) dan Hokokai Perusahaan.
Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini langsung dipegang oleh Gunseikan, sedangkan di daerah dipimpin oleh Syucohan (Gubernur atau Residen). Pada masa ini, golongan nasionalis disisihkan, mereka diberi jabatan baru dalam pemerintahan, akan tetapi, segala kegiatannya memperoleh pengawasan yang ketat dan segala bentuk komunikasi dengan rakyat dibatasi.

Keibodan

Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa.

Heiho

Anggota Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah para pemuda yang berusia 18-25 tahun.

   

Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk memulai penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap daerah-daerah pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno dalam parlemen Jepang.

Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.
BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945.
Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

Referensi

http://www.membuatblog.web.id/2010/02/masa-pendudukan-jepang.html

http://aalmarusy.blogspot.com/2011/04/gerakan-tiga-organisasi-bentukan-jepang.html

http://sejarah-bangsa-kita.blogspot.com/2010/04/jawa-hokokai.html

http://kotabelinyu.blogspot.com/2008_09_02_archive.html

sejarah-bangsa-kita.blogspot.com/.../putera.html

http://www.syiham.co.cc/2010/02/organisasi-bentukan-jepang-di-indonesia.html

http://novatyas.blogspot.co.id/2011/05/organisasi-yang-dibentuk-jepang-di.html

Disusun Oleh
Ainun Safitri (02)
Munalys Hidayatul N (19)
Nadia Salsabila (20)

Nurfatika Sekar W (21)
Rafifah Fitriastuti (24)

Wahyu Dwi Prakoso (32)

Read More

Kebijakan Jepang Yang Mengeksploitasi SDA & SDM Indonesia

Berbagai bentuk cara pemerintah bala tentara Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia pada masa awal kedatangannya di Indonesia, cukup mendapat sambutan yang baik dari bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa sangat percaya pada “Jongko Joyoboyo” (Ramalan Joyoboyo) yang menyebutkan akan datangnya “Jago wiring kuning cebol kepalang soko wetan” yang akan berkuasa di Jawa seumur jagung.
Namun kedatangan pasukan Jepang dengan segala propagandanya tersebut merupakan mimpi buruk bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan.

Berbagai tindakan pemerintahan bala tentara Jepang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia:
a. Pemerasan Sumber Daya Alam
Cara-cara Jepang untuk mengeruk kekayaan alam / bahan mentah guna kepentingan industri perang diantaranya :
1.  semua harta peninggalan Belanda di Indonesia di sita
2.  melakukan monopoli penjualan hasil perkebunan
3.  melancarkan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar besaran
4.  tanaman perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan diganti dengan tanaman pangan
5.  rakyat hanya boleh memiliki 40 % dari hasil panen, sedangkan yang 60 % harus diserahkan kepada Jepang
6.  rakyat dibebani tambahan untuk menanam pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas senjata dan mesin perang.

b.  Pemerasan Sumbar Daya Manusia
Untuk memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia dalam membantu  kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah bala tentara Jepang melaksanakan Romusha yaitu bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda  (Kerja Rodi) juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut dengan Romusha. Para tenaga kerja paksa ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang (batu bara) , pembuatan rel kereta api serta mengangkut hasil hasil perkebunan.Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusha, Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”

Kebijakan Pemerintahan Militer Jepang

Upaya Jepang untuk mempertahankan Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya serta menarik simpati rakyat Indonesia meliputi bidang :

1.Bidang Politik
Dalam usaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan tujuan agar rakyat mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengumandangkan semboyan 3A yakni : “Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia”. Hal ini menyatakan bahwa kehadiran Jepang di Asia, termasuk Indonesia adalah untuk membebaskan Asia dari penjajahan bangsa Barat, Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.Namun kenyataannya yang dikatakan Jepang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jepang memperlakukan bangsa Indonesia dengan tidak adil, sangat kejam , mereka memeras dan menindas rakyat diluar batas peri kemanusiaan.
2. Bidang Ekonomi
Untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dan industrinya , maka Jepang melakukan eksploitasi terhadap sumber kekayaan alam Indonesia. Hal ini berupa eksploitasi dibidang hasil pertanian, perkebunan, hutan, bahan Tambang, dan lain-lain.
Kekayaan alam yang diambil Jepang dari hasil menguras kekayaan alam Indonesia ini hanya untuk kepentingan perang Jepang tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.Sebagai dampak dari eksploitasi besar-besaran sumber kekayaan alam Indonesia adalah kesengsaraan rakyat Indonesia berupa kekurangan sandang, pangan serta menderita kemiskinan.Rakyat hidup serba kekurangan , kelaparan karena sumber makanan diangkut Jepang untuk konsumsi tentaranya. Untuk pakaianpun rakyat menggunakan bahan yang tidak layak pakai seperti goni yang keras dan kasar. Hal in terjadi karena kapas yang seharusnya dijadikan kain atau pakaian ternyata dibawa ke Jepang untuk diolah demi kepentingan Jepang itu sendiri.
2. Bidang Sosial Budaya
Dibidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa (Romusha) serta dilibatkannya para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi militer.
Dibidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei). Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, karena dianggap menyembah kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, padahal orang muslim hanya melakukan penghormatan kepada Allah SWT.
rakyat Indonesia dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak Jepang. Mereka seolah bekerja untuk kepentingan Jepang padahal tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka.

Disusun oleh :
Adha Kenang ismail(01)
Alfi Khasanah (03)
Febriyanti (10)
Muhammad Khabibul  (18)
Paradatu Anugra Riyanto (22)
Rahmat Prasetyo Nugroho (25)

Sumber: http://awanjingga43.blogspot.co.id/2013/06/jaman-pendudukan-jepang-1942-1945.html?m=1

Read More