Kebijakan Jepang Akhir Pendudukan

             Pada masa-masa akhir pendudukan Jepang, pemerintah militer memberikan sejumlah janji untuk kemerdekaan Indonesia. P.M Koiso mengemukakan janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari pada 7 September 1945, Jepang menambah partisipasi rakyat Indonesia yang duduk di bidang pemerintahan. Jumlah orang Indonesia yang menjadi sanyo ( penasihat ) pemerintah Jepang bertambah banyak. Di Jakarta dibentuk Dewan Penasihat Pusat ( Chuo Sangi In ) dan dewan-dewan daerah ( Shu Sangi-kal ). Tetapi, peran tokoh Indonesia hanya sebatas penasihat saja. Penambahan personel pemerintaha pribumi tersebut hanya berlaku di Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan politik. Di Sumatra yang berada di bawah pimpinan Angkatan Laut, langkah-langkah politik tersebut tidak dilakukan. Angkatan Laut hanya memperbolehkan hubungan konsultasi dalam pemerintahan kota praja.

Pada bulan Februari 1944, pasukan Amerika berhasil mengalahkan Jepang di Kepulauan Marshall. Pada tahun yang sama pula, yaitu di bulan Juli karena kekalahan di beberapa wilayah, terutama hilangnya pangkalan lautnya di Kepulauan Mariana mengakibatkan krisis dalam pemerintahan Jepang. Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki, pada tahun 1944-1945. Perubahan kepemimpinan tertinggi Jepang pada akhir pendudukannya membawa kecenderungan semakin gencarnya janji-janji yang dilontarkan oleh Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia.

Pada tanggal 7 September 1945 Perdana Menteri Koiso Kuniaki melontarkan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Dengan strategi tersebut, pemerintah Jepang berharap bangsa Indonesia akan membalas janji tersebut dengan dukungan penuh untuk kemenangan Perang Asia Timur Raya yang dihadapi oleh Jepang. Pemerintah Jepang memberikan kesempatan pengibaran bendera Indonesia di kantor Jawa Hokokai. Pada bulan Maret 1945 pemerintah militer yang berada di Sumatra, mendirikan Badan Penasihat Pusat seperti yang didirikan di Jawa yang diberi nama Chuo Sangi In. Lembaga yang bersifat konsultatif bagi rakyat Sumatra tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan hanya melakukan sidang satu kali sebelum berakhirnya perang.

Selama kurun waktu 1944-1945 kebijakan Jepang lebih ditekankan untuk meraih simpati rakyat seperti dengan menambah orang-orang Indonesia yang terlibat dalam bidang pemerintahan. Salah satunya dengan mengangkat wakil residen dari orang Indonesia. Para penasihat ( sanyo ) dihimpun dalam sebuah majelis tinggi ( Dewan Sanyo, Dewan Penasihat ) dan Dewan Penasihat Pusat yang mempunyai wewenang konsultatif lebih luas. Kemudian, Jepang juga membentuk BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada Maret 1945. Pembentukan BPUPKI di latar belakangi sebagai langkah Jepang untuk mengembalikan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia ketika posisi Jepang berada diambang kekalahan. Langkah tersebut digunakan untuk memenuhi janji terhadap rakyat Indonesia tentang kemerdekaan. Tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai aliran di libatkan dalam kepengurusuan BPUPKI. Mereka antara lain : Radjiman Widyodiningrat, Ir.Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Muhammad Yamin.

Saat wilayah Jepang tengah mengalami bencana akibat dijatuhkannya bom di kota Nagasaki dan Hiroshima, pemerintah Jepang memusatkan konsentrasinya untuk mempertahankan wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia dari ancaman lawannya khususnya Belanda. Pada akhir bulan Juli 1945, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang mengadakan pertemuan untuk merencanakan pengalihan perekonomian ke tangan bangsa Indonesia. Jawa akan diberi kemerdekaan pada awal bulan September, sementara daerah lainnya menyusul. Langkah terakhir pendudukan Jepang di Indonesia yaitu dengan membentuk PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketika Jepang benar-benar takluk pada Sekutu, pihak panglima tertinggi Jepang, Jenderal Terauchi Hisaichi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh wilayah Indonesia dan menunjuk Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketua dalam kepanitiaan tersebut.

KELOMPOK 2

ANGGUN WAHYU A                     ( 04 )

ANNISA NUR HAPSARI                ( 05 )

CHOIRUL UMAM                            ( 06 )

QORIK AISYIATUN LUTFIAH     ( 23 )

RIAN AJI KURNIA                          ( 27 )

WIDA NURANI AFIFAH                ( 33 )

XI MIPA 1